Selamat Datang di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung

Pengadilan Negeri Kayuagung selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pengguna layanan akan dilayani pada satu tempat dari awal mulai pelayanan hingga selesainya pelayanan.

Kunjungi

Selamat Datang di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung

PTSP PN Kayuagung

"SIGAP" Sinergi, Integritas, Gigih, Akuntabel dan Profesional Pengadilan Negeri Kayuagung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

STANDAR PELAYANAN

Kunjungi

PANJAR BIAYA PERKARA

Buat Masyarakat dolor-dolor yang nak daftar Perkara langsung cek bae disini yo berapo besaran Biaya nyo ...

Kunjungi

PROSEDUR EKSEKUSI DAN BIAYA

Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Serta Besaran Biaya nya ......

Kunjungi

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

PANJAR BIAYA PERKARA

Buat Masyarakat dolor-dolor yang nak daftar Perkara langsung cek bae disini yo berapo besaran Biaya nyo ...

Kunjungi

Pengumuman

PENGUMUMAN LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL ADHA 1447 H - Selasa, 26 Mei 2026

SEJARAH PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG - Jumat, 14 Februari 2014

STRUKTUR ORGANISASI - Kamis, 06 November 2025

VISI dan MISI - Jumat, 14 Februari 2014

LOKASI dan DENAH GEDUNG - Sabtu, 15 Februari 2014

E-COURT

E-BERPADU

ERATERANG

SIPP

DIREKTORI PUTUSAN

SISUPER

JDIH

LPSE MA RI

SIWAS

SIPONNY

PPID

Berita Terkini Sosial Media

Informasi Publik

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 01 DAN DIPA 03 02-07-2026
Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris 31-03-2026
SK Penetapan Nilai Akreditasi/AMPUH (dari Ditjen Badilum) 31-03-2026
Area VI 31-03-2026
Area V 31-03-2026
Area IV 31-03-2026
Area III 31-03-2026
Area II 31-03-2026
Area I 31-03-2026
LAPORAN SURVEI HARIAN 02-03-2026

Berita Terkini

PENGUMUMAN LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL ADHA 1447 H 26-05-2026
PENGUMUMAN KENDALA TEKNIS 21-05-2026
Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi 20-05-2026
Laporan Pekan Survei ZI 27-04-2026
Daftar Informasi Publik 10-04-2026
NILAI SERTFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) 31-03-2026
KEGIATAN HALAL BIHALAL RAMADHAN 1447 H KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG 30-03-2026
SKB LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026 17-03-2026
KEGIATAN PUBLIC CAMPAIGN, BERBAGI TAKJIL DAN SEMBAKO 09-03-2026
KEGIATAN SAFARI RAMADHAN, 4 MARET 2026 05-03-2026

Hasil Survei

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2026

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IITAHUN 2026

PEKAN SURVEI ZI TAHUN 2026

TERTIB ADMINISTRASI PERKARA_sign_page-0001.jpg

Pendaftaran Pekara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi secara lengkap tentang perkara yang sedang diproses pada Pengadilan Negeri Kayuagung. dengan menggunakan sistem informasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkara mereka diproses di Pengadilan.

Pidana

Perdata

Maklumat Pelayanan

Screenshot 2025-02-11 142752.png

AKREDITASI PENJAMIN MUTU BADILUM MA RI / NILAI SERTFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

SK NILAI AMPUH 2025_page-0001.jpg

SK NILAI AMPUH 2025_page-0002.jpg

NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH DOWNLOAD

JAM KERJA

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

Posbakum dan Layanan Kosultasi Online

LINK FORM PENDAFTARAN

ATAU SCAN BARCODE

PTSP ONLINE
PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG

Senyum ptsp.jpeg

Informasi Cepat

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata Oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. download

INFORMASI TILANG

Anda bisa mendapatkan Informasi Denda Tilang di Pengadilan Negeri Kayuagung Melalui Aplikasi Tilang

KLIK TILANG PN KAYUAGUNG

Informasi Pendaftaran Perkara

Unduh formulir pengajuan perkara Pidana.

Kunjungi

PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)

(DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH)

Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

(PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM)

JAKARTA - HUMAS,Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata.
UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

.

Tautan

		Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Pengadilan Tinggi Palembang
		Esurvey Badilum
		Dharmayukti Karini Sumatera Selatan